Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH, mengeluarkan instruksi kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengumpulkan kendaraan dinas yang digunakan di lingkungan pemerintahan.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan pendataan ulang aset daerah serta memeriksa kelayakan kendaraan dinas. Selain itu, pengumpulan kendaraan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.
"Saya sudah menginstruksikan seluruh OPD, termasuk camat, untuk segera mengumpulkan kendaraan dinas," ujar Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH.
Targetnya, seluruh kendaraan dinas harus terkumpul pada Senin (24/3). Setelah itu, akan dilakukan pencatatan terkait kepemilikan, kelayakan, serta usia kendaraan.
Selain itu, kepatuhan pengguna dalam membayar pajak juga akan diperiksa. "Berdasarkan laporan dari UPTD Samsat Kerinci, masih banyak kendaraan dinas yang belum membayar pajak," tegas Wali Kota.
Ia juga menekankan agar setiap OPD bersiap, karena seluruh kendaraan akan diperiksa, termasuk kebersihan dan perawatannya. "Kami ingin memastikan kendaraan dinas dalam kondisi bersih dan terawat karena ini merupakan aset daerah yang harus dijaga dengan baik," ujarnya.
Menurutnya, kendaraan dinas adalah aset pemerintah yang wajib dipelihara oleh pemegangnya. Pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebelum membeli aset baru, mengingat dana yang digunakan berasal dari uang rakyat. Jika perawatan dilakukan dengan baik, masa pakai kendaraan dapat lebih lama dan tidak cepat mengalami penyusutan.
Setelah pemeriksaan selesai, Inspektorat akan mencatat kondisi kendaraan. Jika ditemukan kendaraan yang tidak layak pakai, Pemerintah Kota Sungai Penuh akan melelangnya. Hal yang sama juga berlaku untuk kendaraan yang tidak terpakai di pool dan mengalami penyusutan.
Terkait dengan pengumpulan kendaraan dinas menjelang larangan mudik lebaran, Alfin menegaskan bahwa langkah ini lebih berfokus pada upaya penyelamatan aset, sekaligus menindaklanjuti program penghematan dari pemerintah pusat.
"Banyak kendaraan dinas dalam kondisi rusak, tetapi anggaran BBM tetap berjalan. Ini tidak benar dan mental seperti ini harus kita ubah," tegasnya.
0 Komentar